Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI Sepakat Percepat Pengangkatan Pegawai Non ASN Menjadi PPPK

AKURAT BANTEN - Pemerintah bersama Komisi II DPR RI sepakat untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN sampai tuntas.
Pengangkatan pegawai non-ASN menjadi PPPK akan dilakukan mulai tahun 2026 setelah disepakati dalam rapat kerja Kementerian PANRB dan BKN bersama dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (04/03/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Baca Juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara ke JPU, Hasto Kristiyanto Tinggal Menunggu Waktu Sidang Pengadilan
Sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional.
“Tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ujar Rini.
Dalam raker yang digelar hari ini, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pelaksanaan pengangkatan Calon ASN Tahun 2024. Pengangkatan CPNS akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK pada Maret pada tahun berikutnya.
"Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat memimpin raker.
Dengan begitu, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN di tahun 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Data per Januari 2025).
Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024, PPPK Tahap 1 mulai September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.
Rini menyampaikan di tahun 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sepanjang sejarah.
Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Blak-blakan! KAMAKSI Desak Grace Natalie Lepas Jabatan Komisaris MIND ID Jika Masih Aktif Urus PSI
- 2Gibran Terancam Dimakzulkan, Luhut Ingatkan Pencalonan Bersama Prabowo, 'Bakal Ada Reaksi'
- 3Soal Kasus Penyadapan, Forum Lintas Kelompok Pandeglang Dukung Kapolri Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih
- 4Cegah Penipuan Digital dan Hoaks, Fakultas Desain Komunikasi UNPAM Jalin Kerja Sama dengan Posyandu Dahlia Buaran
- 5Gibran Mau Mundur dari Kursi Wapres? Isi Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo Akhirnya Terungkap
- 6Maling Bermobil Bobol Masjid Al-Hidayah Cipondoh, HP Marbot Rp 9 Juta Raib Saat Terlelap
- 7Viral Nenek Diarak Dan Baju Dirobek Saat Ambil Sembako di Bogor, Publik Geram: Di Mana Hati Nurani?
- 8Desak Pemakzulan Gibran: Aliansi Rakyat Menggugat Geruduk Sekretariat Wakil Presiden
- 9Gibran Terancam Tinggalkan Kursi Wapres? Mahfud MD Sebut Sosok Ini Layak Jadi Penggantinya
- 10BSU 2026 Rp900 Ribu Segera Disalurkan, Batas Update Data 13 November! Jangan Sampai Terlewat








