Menteri Sosial Tri Rismaharini Tak di Libatkan Oleh Presiden Jokowi Dalam Program Pembagian Bansos

AKURAT BANTEN - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma tak dilibatkan dalam program pembagian bansos, yang dilakukan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini.

Diketahui penyusunan program bansos ini dikabarkan untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Anehnya, program bansos ini justru tak melibatkan Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan.

Tri Rismaharini tidak mau berkomentar terkait fenomena tersebut, ketika ditanya awak media saat mengikuri acara penyerarahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.

"Maaf ya, saya nggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.

Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun mengakui jika semua informasi saat ini sangat terbuka, sehingga dia mengibaratkan jika jarum yang jatuh di istana pun dapat diketahui seluruh masyarakat.

"Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan, Jarum jatuh di istana. Jangan dipikir kita tidak tahu" ungkapnya di Kompleks DPR RI, Jumat 27 Januari 2024.

• Baca Juga: Rencana Kampanye Akbar Paslon AMIN di JIS, Ternodai Pembatalan Sepihak Bus Yang Sudah Dipesan Dan Dibayar
• Baca Juga: Banjir dan Gempa Terjang Bali, Aktivitas Ekonomi Warga Terganggu
• Baca Juga: Unggahan Bobby Nasution Tuai Kritik Netizen, Dianggap Kampanye Terselubung Capres No 2

Watubun mengatakan justru Jokowi mengerahkan satuan tugas Cakra Buwana. Satgas ini tidak mewakili kepartaian tapi bergerak independen.

Ia pun menegaskan dalam waktu dekat akan melangsungkan apel besar Satgas Cakra Buwana.

"Jadi ya sudah sekarang gunakan hape, mata, kepala, dan telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya sudah kita kembali nol lagi," katanya.

Ia pun meyakini kalau kekuatan besar rakyat tidak dapat dilawan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini pun harus diperjuangkan, jangan sampai justru menjadi perusak reformasi.

"Saya sudah ingatkan juga Bawaslu, KPU, DKPP, termasuk MK itu lembaga yang lahir karena reformasi yang mestinya mereka harus tahu itu," katanya.

Bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Pembagian bansos ini pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Kemudian Pemerintah pun dikabarkan tak menggunakan data versi Kemensos dalam menyalurkan bansos.