Bawaslu Pandeglang Tertibkan Ratusan APK yang Dinilai Melanggar Aturan

AKURAT BANTEN - Bawaslu Kabupaten Pandeglang, menertibkan ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai telah melanggar aturan.

Penertiban tersebut merupakan usaha tindak lanjut dari Bawaslu setelah sebelumnya melakukan identifikasi terhadap APK yang melanggar di tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Pandeglang.

Dalam melakukan prosesnya, Bawaslu turut mengajak Satpol-PP Pandeglang dan dilakukan pada 35 kecamatan di Pandeglang.

Baca Juga: Ssstt! Ternyata Ini Peran dan Sepak Terjang M Suryo dalam Beberapa Kasus Korupsi

Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi mengatakan bahwa sebelumnya para peserta pemilu 2024, baik partai maupun perorangan telah diberikan ultimatum untuk segera menertibkan APK nya secara mandiri.

Namun, kata dia, hingga batas waktu yang ditentukan, masih banyak APK yang terpasang di tempat-tempat yang dilarang.

"Sebelumnya kita bersurat ke seluruh partai untuk menertibkan dan kami beri waktu dari tanggal 18-20 Desember. Namun karena melihat banyak yang melanggar, akhirnya kami turun tangan," kata Febri, Kamis (21/12/2023).

Lebih lanjut, ucap Febri, penertiban ini dilakukan atas dasar PKPU Nomor 15 tahun 2023. Dijelaskannya, menurut aturan tersebut maka APK yang terpasang di jalur protokol, pohon, tiang listrik dan fasilitas umum lainnya harus ditertibkan.

Baca Juga: Cara Mudah Baca Mantra Memanggil Nyi Roro Kidul Yang Memiliki Nama Asli Kandita

"Kita akan terus sisir, mulai dari perbatasan Pandeglang-Baros sampai nanti ke alun-alun. Tempat lainnya juga sama dilakukan penertiban oleh panwascam setempat," jelasnya.

Dilibatkannya Satpol-PP Pandeglang oleh Bawaslu Pandeglang dalam penertiban ini karena Satpol-PP sendiri merupakan instrumen penegakan peraturan daerah (perda).

Menurutnya, banyak APK yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang K3 sehingga Satpol PP juga punya tanggung jawab yang sama.

Baca Juga: Tragedi Sapar! Tangan Diikat Truk, Ditarik hingga Tubuh Terbelah di Jepara 1985

"Satpol-PP punya regulasi tersendiri. Sehingga mereka juga wajib untuk turut menertibkan," imbuhnya.

Febri menuturkan, jika setelah penertiban ini dilakukan, Bawaslu sendiri akan mengamankan APK yang sudah diturunkan dan disimpan di kantor Bawaslu Pandeglang.

"Untuk partai atau pihak lainnya yang mau mengambil APK-nya bisa datang ke kantor Bawaslu langsung," ucapnya.

Febri menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban jika para peserta pemilu masih bandel dengan memasang APK-nya di tempat terlarang.

"Kita akan terus berkomunikasi dengan Bawaslu provinsi. Jika memang nanti banyak yang melanggar lagi dan Bawaslu provinsi menyarankan untuk melakukan penertiban, maka kita akan turun ke lapangan," pungkasnya.