Insiden Bus Terbakar, Timwas DPR RI Awasi Ketat Transportasi Jemaah Haji

AKURAT BANTEN - Perpindahan jemaah haji dari Madinah ke Makkah menjadi fase penting yang mendapat sorotan serius dari Anggota Timwas Haji DPR RI, Maman Imanul Haq.

Ia menekankan bahwa proses mobilisasi harus berjalan aman, terukur, dan minim risiko agar tidak memicu persoalan baru menjelang puncak ibadah haji.

Mengutip laman DPR RI, Maman menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mengecek langsung kondisi di Madinah guna memastikan kesiapan sarana transportasi menuju Makkah berjalan optimal.

Pengawasan ini dilakukan setelah muncul insiden bus terbakar pada tahap awal keberangkatan jemaah.

Baca Juga: Penentuan Idul Adha 2026 Dimulai Hari Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat

Meski tidak berdampak signifikan terhadap layanan secara keseluruhan, DPR menilai kejadian tersebut sebagai peringatan penting bagi penyelenggara haji untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” kata Maman.

Tak hanya fokus pada armada transportasi, Timwas Haji DPR juga menyoroti alur perjalanan jemaah sejak mengambil miqat di Bir Ali hingga tiba di Makkah.

Maman menilai, aspek teknis seperti titik pemberhentian bus hingga jarak tempuh menuju Masjidil Haram sangat berpengaruh terhadap kenyamanan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.

Baca Juga: 1.278 Jemaah Haji Terakhir Tinggalkan Madinah, Pesan Penting Petugas Jadi Sorotan

Ia menambahkan, kelompok lansia rentan mengalami kelelahan akibat perjalanan yang terlalu panjang atau kurangnya pendampingan.

Oleh karena itu, penentuan rute dan lokasi penurunan jemaah perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, bukan semata-mata demi efisiensi transportasi.

Selain itu, pengawasan DPR juga mencakup koordinasi lintas pihak, mulai dari Kementerian Agama, petugas haji, hingga operator transportasi di Arab Saudi.

Menurut Maman, koordinasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan keterlambatan, jemaah tertinggal, hingga penumpukan di titik tertentu.

Baca Juga: Masa Tunggu Haji 26 Tahun Jadi Sorotan, BRIN Bongkar Penyebab dan Solusinya

Seiring meningkatnya jumlah jemaah lansia dalam beberapa tahun terakhir, DPR menilai sistem pelayanan haji tidak lagi bisa menggunakan pendekatan umum.

Diperlukan skema pelayanan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan khusus agar ibadah tetap berlangsung aman dan manusiawi.

Untuk itu, Timwas Haji DPR memastikan akan melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah, guna menjamin seluruh proses pelayanan berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.

***