Gelombang Kritik Whoosh Menguat: Menkeu Purbaya Ungkap Evaluasi, Era Sri Mulyani Dibayangi Utang Menggunung!

AKURAT BANTEN – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Whoosh, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pengamat ekonomi.

Kali ini, sorotan tertuju pada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang memberikan tanggapan kritis terhadap proyek tersebut, seolah membuka lembaran baru dalam evaluasi kebijakan fiskal era pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: PTUN Digugat! Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Dipertanyakan Karena Masih Tersangkut Kasus Lain, TPPU Jadi Sorotan

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa Whoosh bukan sekadar proyek mencari keuntungan semata, melainkan investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian ekonomi, ternyata memicu beragam reaksi.

Menkeu Purbaya, yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang lebih terbuka, menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal di sepanjang jalur kereta cepat agar manfaat sosialnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Memang benar, Whoosh memiliki misi pengembangan regional. Namun, infrastruktur saja tidak cukup. Kita perlu mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar jalur agar proyek ini memberikan dampak yang maksimal,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/10/2025).

Baca Juga: Biaya Haji 2026 Dipatok Turun Rp2 Juta! Tugas Perdana Kementerian Haji & Umrah Disambut Kritik Pedas DPR

Menkeu Purbaya, yang menggantikan posisi Sri Mulyani, dikenal lebih berani dalam mengevaluasi proyek-proyek pemerintah sebelumnya. Ia menekankan perlunya evaluasi yang komprehensif agar setiap investasi besar memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya sekadar menjadi simbol modernisasi transportasi.

Salah satu contoh konkret yang disoroti oleh Purbaya adalah pengembangan titik pemberhentian tambahan di sepanjang jalur Whoosh.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan bahwa proyek kereta cepat tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata.

Baca Juga: TRAGEDI BERSEJARAH: Menguak Sembilan Faktor Jatuhnya Lion Air JT610 di Karawang

Namun, langkah Purbaya ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menilai bahwa Purbaya seolah membuka “kotak pandora” atas sejumlah kebijakan fiskal era Presiden Jokowi yang selama ini dianggap berjalan mulus.

Menurut Said Didu, pendekatan netral yang diterapkan oleh Purbaya berpotensi mengungkap berbagai permasalahan dalam pengelolaan anggaran di masa lalu, termasuk dana ke daerah dan proyek-proyek besar yang dinilai tidak efisien. Hal ini sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Sri Mulyani yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan fiskal.

Baca Juga: AS Hapus Tarif Impor 0 Persen untuk Malaysia, Thailand, dan Kamboja: Sawit dan Produk Aviasi Diuntungkan

Said Didu juga menyoroti bahwa kebijakan fiskal di era Sri Mulyani berdampak pada lonjakan utang negara dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, serta meningkatnya beban bunga dan cicilan utang pemerintah.

“Jika ditotal seluruh kewajiban, termasuk BUMN dan pensiunan, angka utang bisa jauh lebih besar,” jelasnya.

Langkah yang diambil oleh Menkeu Purbaya ini dianggap sebagai upaya untuk membuka jalan baru dalam kebijakan fiskal, dengan menekankan transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, serta menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Baca Juga: Ancaman PHK Massal Ojol: Drama Besar di Balik Perpres Kesejahteraan Pengemudi

Dengan sikap terbuka dan evaluatif ini, publik menilai bahwa Purbaya berpotensi mengubah cara pandang pemerintah terhadap proyek-proyek besar, serta menekankan pentingnya perhitungan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang. ***