KPK Buka Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Korupsi Kereta Cepat 'Whoosh'

AKURAT BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar mendalami dugaan praktik korupsi yang menghantui proyek ambisius kereta cepat Jakarta–Bandung, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Whoosh.

Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai laporan dan indikasi yang mengarah pada potensi penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mengumpulkan berbagai keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap relevan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran hukum yang terjadi dalam proyek transportasi modern ini.

Meski demikian, Budi belum bersedia membuka detail lebih lanjut mengenai siapa saja yang telah atau akan dimintai keterangan, termasuk kemungkinan pemanggilan terhadap Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kami masih dalam tahap awal penyelidikan, jadi mohon maaf belum bisa kami sampaikan secara rinci siapa saja pihak yang dimintai keterangan dan apa materinya," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (28/10).

Ia menambahkan bahwa KPK berkomitmen untuk menjalankan proses penyelidikan secara cermat, teliti, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Proyek kereta cepat Whoosh memang telah menjadi sorotan publik sejak awal, terutama karena nilai investasinya yang fantastis dan melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah sendiri mengklaim bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya modernisasi transportasi dan peningkatan konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa. Namun, di balik gemerlapnya proyek ini, isu dugaan korupsi terus menghantui.

Isu ini semakin mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, mengungkapkan adanya indikasi mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober lalu, Mahfud menyebut adanya kejanggalan dalam perhitungan biaya dan realisasi keuangan proyek yang seharusnya diawasi dengan ketat oleh lembaga terkait.

Pernyataan Mahfud Md tersebut sontak memicu perhatian publik dan mendorong KPK untuk bertindak. Lembaga antirasuah itu pun memastikan akan bekerja secara profesional dan independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Kami akan tindaklanjuti setiap informasi dugaan korupsi, termasuk yang terkait dengan proyek strategis nasional," tegas Budi.

Menanggapi hal ini, Mahfud Md menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK jika memang dibutuhkan.

"Saya siap dipanggil kapan saja untuk memberikan informasi yang saya miliki terkait proyek Whoosh," ujarnya pada 26 Oktober lalu.

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2025, KPK juga telah mengimbau Mahfud Md untuk membuat laporan resmi mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.

Imbauan ini kemudian direspons oleh Mahfud dengan menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk memberikan keterangan langsung kepada penyidik KPK agar informasinya lebih komprehensif.

KPK sendiri telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.

Saat ini, tim penyidik tengah fokus menelusuri aliran dana dan mekanisme penggunaan anggaran dalam proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

Masyarakat pun diharapkan untuk bersabar dan memberikan kepercayaan kepada KPK untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Hasil penyelidikan resmi akan segera disampaikan kepada publik setelah seluruh prosesnya selesai.

Sebagai informasi tambahan, proyek kereta cepat Whoosh ini menelan biaya investasi sekitar 60 triliun rupiah dan menghubungkan Jakarta dengan Bandung dalam waktu tempuh sekitar 45 menit.

Kereta ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi yang efisien dan modern bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat.***