Indonesia Pastikan Tak Ada Normalisasi Meski Israel Resmi Masuk Dewan Perdamaian Gaza

AKURAT BANTEN - Keputusan Israel bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump memunculkan beragam spekulasi, termasuk soal kemungkinan perubahan sikap Indonesia.

Namun pemerintah memastikan, langkah tersebut sama sekali tidak mengubah posisi Jakarta terhadap Tel Aviv. Tidak ada pembukaan hubungan diplomatik, apalagi normalisasi politik.

Baca Juga: Indonesia Bakal Kirim 8.000 TNI ke Gaza, MUI Ingatkan Soal Risiko Politik dan Moral

Pengumuman keikutsertaan Israel dalam BoP disampaikan setelah pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Trump di Washington.

Israel menyusul sejumlah negara lain, termasuk Indonesia dan beberapa negara mayoritas Muslim, yang lebih dulu tercatat sebagai bagian dari forum tersebut.

Menanggapi perkembangan itu, Kementerian Luar Negeri RI langsung memberikan klarifikasi. Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menegaskan kehadiran Indonesia di BoP semata-mata untuk memperjuangkan perdamaian, bukan sebagai sinyal perubahan kebijakan luar negeri terhadap Israel.

Baca Juga: Bos MU Ratcliffe Tuai Kritik, PM Inggris Anggap Ucapannya Kelewat Batas!

“Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dapat dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, ataupun sebagai bentuk legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu,” ujar Yvonne dalam keterangan resmi.

Menurutnya, sejak awal Indonesia memposisikan diri di BoP sebagai negara yang konsisten memperjuangkan penghentian kekerasan, khususnya terhadap warga sipil di Gaza.

Forum tersebut dinilai sebagai salah satu saluran diplomasi multilateral untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan hukum internasional.

Baca Juga: Akhirnya Akui Pelecehan, Owner Thanksinsomnia Mohan Hazian Mundur dari Semua Jabatan dan Minta Maaf

Yvonne juga menekankan bahwa bergabungnya Israel ke dalam BoP tidak akan menggeser prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan realisasi Solusi Dua Negara tetap menjadi pijakan utama diplomasi RI di berbagai forum internasional.

“Di BoP maupun di forum internasional lainnya, Indonesia terus menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter di Gaza, mendorong akses bantuan kemanusiaan, serta mengupayakan Solusi Dua Negara,” tegasnya.

Baca Juga: 2 Orang Tewas, Polisi Duga KKB Batalion Kanibal Pimpinan Elkius Kobak Dalang Penembakan Pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu

Dari sudut pandang pemerintah, partisipasi Indonesia dalam BoP justru dimanfaatkan untuk memperkuat tekanan moral dan politik agar konflik berkepanjangan di Timur Tengah segera dihentikan. Indonesia memilih tetap berada di meja diplomasi untuk menyampaikan sikapnya secara langsung, alih-alih menarik diri dari forum global.

Langkah ini sekaligus menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jakarta berupaya memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian dunia, tanpa harus mengorbankan prinsip dan komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestina.***