Bansos 2026 Pakai Sistem Desil, Ini Cara Update Data Agar Tetap Terdaftar sebagai Penerima

Akurat Banten - Pemerintah mulai menerapkan skema pengelompokan desil sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun 2026.

Melalui sistem ini, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Perubahan kondisi ekonomi yang dinamis membuat status desil seseorang bisa naik atau turun seiring waktu.

Karena itu, warga yang merasa datanya tidak lagi sesuai diberi kesempatan untuk melakukan pembaruan agar tetap berpeluang mendapatkan bansos.

Desil sendiri merupakan metode klasifikasi yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan.

Kelompok desil 1 mencerminkan kondisi ekonomi paling rendah, sementara desil 10 menunjukkan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan dihimpun dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Data tersebut menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program perlindungan sosial.

Mengacu pada mekanisme tersebut, masyarakat yang berada di rentang desil 1 hingga desil 5 umumnya memiliki peluang lebih besar untuk menerima bantuan.

Baca Juga: Kontroversi Kembalinya Sahroni  Wakil Komisi III DPR, ICW Sentil Etika Partai Politik

Jenis bantuan yang dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan atau PKH.

Selain itu, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT yang dikenal sebagai bantuan sembako.

Program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran juga termasuk di dalamnya.

Pembaruan data desil dilakukan secara berkala agar tetap mencerminkan kondisi terbaru masyarakat.

Biasanya proses ini berlangsung setiap tiga bulan sekali.

Dengan pembaruan rutin tersebut, diharapkan penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran.

Masyarakat kini juga dimudahkan untuk memperbarui data secara mandiri melalui platform digital.

Pemerintah menyediakan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store.

Melalui aplikasi ini, proses pengajuan pembaruan data menjadi lebih praktis dan cepat.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengunduh aplikasi tersebut di ponsel.

Setelah itu, pengguna wajib membuat akun jika belum terdaftar sebelumnya.

Login dilakukan menggunakan username dan kata sandi yang telah dibuat.

Baca Juga: Gara-Gara Suara 'Tek-Tek' Padel, Warga Cilandak Protes: Pramono Anung Siap Segel Lapangan Tak Berizin!

Selanjutnya, pilih menu “Usulkan Pembaruan” untuk memulai proses pengajuan.

Pengguna diminta mengisi data sesuai kondisi terkini secara lengkap dan akurat.

Setelah pengajuan dikirim, proses verifikasi tidak berhenti di situ.

Pendamping sosial akan melakukan kunjungan langsung ke rumah pemohon.

Tujuannya untuk memastikan data yang diajukan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Setelah verifikasi selesai, masyarakat hanya perlu menunggu hasil pembaruan hingga dinyatakan valid.

Selain melalui aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung melalui jalur resmi.

Masyarakat dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai domisili.

Alternatif lainnya adalah mengunjungi kantor Dinas Sosial terdekat.

Setibanya di lokasi, sampaikan kepada petugas bahwa ingin memperbarui data DTSEN.

Petugas kemudian akan memberikan arahan terkait prosedur yang harus diikuti.

Pemohon juga perlu melengkapi dokumen atau informasi yang dibutuhkan.

Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan survei lapangan oleh pendamping sosial.

Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pembaruan data.

Data kemudian diteruskan ke Badan Pusat Statistik untuk dilakukan pemeringkatan ulang.

Penentuan posisi desil tidak dilakukan secara sembarangan.

Ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian tingkat kesejahteraan.

Salah satu faktor utama adalah kepemilikan aset atau harta keluarga.

Kondisi tempat tinggal juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian.

Selain itu, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan anggota keluarga turut memengaruhi.

Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah juga diperhitungkan.

Akses terhadap pendidikan serta layanan dasar menjadi indikator tambahan.

Semua faktor tersebut diolah untuk menentukan posisi seseorang dalam kelompok desil tertentu.

Dengan sistem ini, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Desil dalam DTSEN pada akhirnya menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan distribusi bantuan sosial di Indonesia.***