Anggaran Triliunan Rupiah Siap Digelontorkan, Menkeu Minta Pembangunan Hunian Korban Bencana di Sumatera Dipercepat

Akurat Banten - Pemerintah memastikan anggaran negara siap menopang pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana untuk pembangunan huntara dan huntap yang sudah berjalan tahun ini dapat langsung diajukan pencairannya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” kata Purbaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat mengikuti rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR yang dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak bencana secara daring dari Jakarta.

Rapat tersebut membahas langkah konkret percepatan penanganan dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam forum itu, Purbaya menekankan bahwa Kementerian Keuangan siap menyalurkan dukungan anggaran selama proses pembangunan dilakukan sesuai mekanisme dan terkoordinasi dengan BNPB.

Ia menjelaskan bahwa penyaluran dana dilakukan melalui satu pintu untuk menjaga akuntabilitas dan memudahkan proses verifikasi.

“Karena saya pernah ditanya sama Istana bagaimana penyaluran Anda, saya tahunya satu pintu lewat BNPB. Yang lain kita tidak mengerti, takut kebanyakan jalur kita tidak bisa verifikasi,” ujar Purbaya.

Menurutnya, skema tersebut dipilih agar dana negara benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.

Selain anggaran untuk hunian, pemerintah juga telah lebih dulu mencairkan dana darurat bagi daerah yang terdampak bencana.

Baca Juga: Menuju 2026, Kantor Pertanahan Tangsel Fokus Peningkatan Layanan Publik

Purbaya menyebut total dana darurat yang telah disalurkan mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten serta kota.

Dana tersebut merupakan bagian dari program khusus Presiden yang memberikan alokasi Rp4 miliar untuk setiap kabupaten dan kota serta Rp20 miliar untuk setiap provinsi terdampak.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp268 miliar yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp4 miliar per kabupaten kota dan Rp20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa langkah percepatan ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dalam menangani kebutuhan mendesak pascabencana.

Di sisi lain, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan bencana nasional.

Pengajuan tersebut dilakukan pada 18 Desember dengan total nilai Rp1,4 triliun, termasuk Rp650 miliar yang difokuskan untuk wilayah Sumatera.

Baca Juga: Misteri Minggu Pagi di Desa Demung: Satu Keluarga di Situbondo Ditemukan Tewas, Anak Tergeletak di Kamar Mandi

Purbaya memastikan hingga saat ini dana siap pakai yang tersedia di pemerintah pusat masih cukup besar untuk mendukung kebutuhan lanjutan.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” ujarnya.

Pemerintah berharap percepatan pencairan dan pembangunan hunian ini dapat segera memberi kepastian tempat tinggal layak bagi para penyintas bencana di Sumatera.***