Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera Era Menhut, Zulhas: ‘Begitu Berkuasa kah Saya?’ Ungkap Penyesalan Soal Tesso Nilo

AKURAT BANTEN-Zulkifli Hasan (Zulhas) akhirnya buka suara menanggapi tudingan yang beredar luas di media sosial yang menyebut dirinya bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Tudingan ini mengarah pada kebijakan dan izin pembukaan lahan saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) periode 2009-2014.

Dalam sebuah tayangan podcast di kanal YouTube Denny Sumargo, politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyentil balik narasi yang menyudutkannya.

“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ujar Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, dikutip pada Selasa, 2 Desember 2025.

Ia menilai tudingan itu sebagai hiperbola yang menempatkannya seolah memiliki kekuasaan luar biasa.

“Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya,” imbuhnya.

Baca Juga: Aksi Tegas Polda Banten: 28 Lokasi Tambang Disidak, Apa Hasilnya?

Zulhas Ungkap Realitas Pembukaan Lahan untuk Kebutuhan Nasional

Zulhas kemudian membeberkan konteks di balik isu pembukaan lahan selama masa jabatannya.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi kebutuhan komoditas dan pangan bagi lebih dari 280 juta jiwa penduduk Indonesia.

Ia bahkan pernah menerima nasihat filosofis dari seorang teman agar "menyerahkan" hutan sepenuhnya kepada alam.

“Dulu ada teman saya, begitu saya jadi menteri, ‘Udahlah Zul, hutannya nggak usah diurus, kalau diurus manusia itu tambah rusak, kasih macan aja,’” kenang Zulhas menirukan nasihat temannya.

Namun, ia menegaskan bahwa realitas kebutuhan hidup manusia memerlukan pilihan.

Dengan jumlah impor pangan Indonesia yang mencapai jutaan ton, pembukaan lahan menjadi salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan.

Baca Juga: 796 TITIK PELANGGARAN TATA RUANG BIANG KEROK BENCANA! BNPB-BMKG 'Semprot' Pemda: Jangan Cuma Salahkan Hujan, Stop Abaikan Peringatan Dini!

Singgung Regulasi "Kurang Asem" dari Barat: Jebakan Ketergantungan Impor

Mantan Ketua MPR ini juga secara blak-blakan menyinggung tentang permainan regulasi global yang diterapkan negara Barat untuk menekan komoditas Indonesia.

“Sebetulnya pilihan, karena kalau Barat itu propagandanya merusak, kalau bisa kita nggak usah menanam sawit, nanti mereka kalah saing, jadi kita bergantung mereka, dijajah terus,” tegasnya.

Zulhas menyoroti kebijakan terbaru dari Uni Eropa, yaitu EU Deforestasi, yang menurutnya merupakan upaya untuk membatasi ekspor Indonesia.

“Ini Uni Eropa barusan mengeluarkan EU (European Union) Deforestasi, jadi kalau saya mengirim kopi, masih harus diperiksa dulu nanamnya di mana, kan permainan ini. Kalau jual karet, karetnya nanam di mana, kan kurang asem sama kita,” jelasnya.

Menurut Zulhas, ada bagian hutan yang memang bisa dikelola dan dimanfaatkan, yakni kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).

Kawasan ini bisa digunakan untuk sawah, kebun, atau ternak, tanpa melanggar fungsi hutan lindung.

Baca Juga: Peringatan Cuaca Ekstrem! Angin Kencang dan Hujan Deras Terjang Depok Siang Ini, Warga Diimbau Waspada

Penyesalan Terbesar: Polemik Taman Nasional Tesso Nilo
Saat disinggung mengenai kawasan yang dilindungi, Zulhas menyebut Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kasus yang ia sesali selama menjabat Menhut.

Taman Nasional Tesso Nilo adalah kawasan yang tidak boleh dirambah. Namun, Zulhas mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 4 juta hektare lahan (dengan kemungkinan mencapai 5-6 juta hektare) yang dikelola secara ilegal di sana.

“Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini (yang bisa mengambil kembali ke negara). Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” ucapnya.

Ia mengakui sulitnya penegakan hukum di kawasan tersebut, yang melibatkan aparat, kementerian, hingga pemerintah desa. “Artinya, ada yang nggak mau, atau masyarakatnya terlalu kuat,” tutupnya.

Inilah yang menjadi latar belakang pertemuannya dengan aktor Harrison Ford pada tahun 2013, di mana ia menyebut bahwa saat itu Indonesia masih surplus demokrasi karena baru memasuki era reformasi (**)