Gelombang Kritik Usai Tragedi Pejompongan, Wakil Ketua MPR Minta DPR Bercermin

Akurat Banten - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyampaikan pesan keras kepada para anggota DPR RI agar tidak menutup mata terhadap keresahan publik.

Menurutnya, tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek daring dalam aksi unjuk rasa di Jakarta harus menjadi bahan renungan serius bagi parlemen.

“Peristiwa itu adalah alarm yang tidak boleh diabaikan. Sudah saatnya para wakil rakyat bertanya kepada diri sendiri, apakah amanah rakyat benar-benar dijalankan atau sekadar formalitas belaka,” ujar Lestari.

Ia menekankan, keputusan-keputusan politik yang menyangkut kepentingan fasilitas anggota DPR tidak boleh dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat.

“Rakyat sedang bergulat dengan biaya hidup yang kian berat. Maka keputusan soal pendapatan dan fasilitas seharusnya diputuskan dengan penuh kepekaan sosial,” katanya.

Lestari bahkan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pembatalan anggaran untuk fasilitas rumah dinas baru.

Baca Juga: Driver Ojol Tangerang Gelar Aksi Damai di Polresta Tangerang, Tuntut Keadilan atas Kasus Kematian Affan Kurniawan

Menurutnya, langkah itu bisa menjadi simbol nyata bahwa DPR mendengar suara rakyat.

Selain menyentuh soal kebijakan, Lestari juga menyoroti perilaku anggota parlemen di ruang publik digital.

Ia menilai para legislator perlu bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terkesan jauh dari realitas rakyat.

“Media sosial bisa menjadi jembatan untuk membangun empati, bukan sekadar etalase pencitraan,” ungkapnya.

Ucapan duka juga disampaikan Lestari kepada keluarga Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun yang meregang nyawa akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polri di Pejompongan, Jakarta Pusat.

“Saya turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kehilangan ini jangan sampai sia-sia, DPR harus berbenah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta adanya mekanisme resmi agar perwakilan massa aksi bisa diterima langsung oleh DPR.

Dengan begitu, aspirasi masyarakat tidak lagi tersumbat dan terpaksa meluap di jalanan.

Insiden tragis di Pejompongan terjadi usai kericuhan antara aparat kepolisian dan demonstran yang dipukul mundur dari kawasan Senayan.

Affan yang tengah berada di lokasi disebut tewas setelah sebuah rantis Brimob melindasnya.

Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, memastikan tujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan tersebut sudah diperiksa.

Mereka adalah Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.

Baca Juga: KPK Bongkar Dua Klaster Baru Debitur dalam Skandal Kredit Triliunan LPEI

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga membenarkan identitas tujuh anggota itu.

Ia menegaskan proses investigasi tengah berlangsung untuk memastikan kronologi dan pertanggungjawaban hukum.

Kematian Affan memicu gelombang kemarahan baru.

Ratusan pengemudi ojek daring bersama elemen masyarakat lainnya menggelar aksi di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat malam.

Mereka menuntut keadilan atas insiden yang dianggap sebagai bukti represivitas aparat dalam mengawal unjuk rasa.

Sorotan publik kini tidak hanya tertuju kepada kepolisian, tetapi juga DPR yang menjadi tujuan awal demonstrasi.

Tuntutan transparansi, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat kembali menggema di tengah panasnya suhu politik.

Ajakan introspeksi dari Lestari Moerdijat menjadi salah satu suara yang menegaskan bahwa parlemen tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama.

“Kalau DPR tetap abai, jarak dengan rakyat akan semakin lebar dan itu berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.***