Miris! 400 Siswa di Jambi Terancam Kehilangan Sekolah, Sampai Kirim Surat ke Prabowo

AKURAT BANTEN – Ratusan anak di Kabupaten Batanghari, Jambi, kini menghadapi situasi yang tidak biasa.

Sekitar 400 siswa yang belajar di TK dan SD Asiatic Persada terancam kehilangan tempat menimba ilmu akibat persoalan sengketa lahan.

Kondisi tersebut membuat para siswa bersama pihak sekolah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.

Mereka berharap persoalan yang terjadi tidak berujung pada terganggunya kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga: Proyek Cetak Ulang Buku Sekolah Bikin Geger, Ferry Koto Beri Peringatan Keras ke Pemerintahan Prabowo

Para siswa bahkan menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan.

Isi surat tersebut pada dasarnya meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan mereka.

Aspirasi itu disampaikan di lingkungan sekolah pada Senin, 24 Agustus 2026.

Sejumlah siswa turut hadir dalam kegiatan tersebut setelah mengikuti agenda sekolah.

Baca Juga: 43 Ribu Anak Putus Sekolah Kembali Belajar, Sekolah Rakyat Diperluas ke Banten

Salah seorang siswa kelas 6 membacakan surat yang berisi harapan agar sekolah tetap dapat digunakan.

Para siswa mengaku tidak memahami secara mendalam persoalan hukum yang terjadi terhadap lahan tempat sekolah mereka berdiri.

Bagi mereka, persoalan tersebut berada di luar kegiatan sehari-hari sebagai pelajar.

Mereka hanya mengetahui bahwa ada masalah mengenai lahan dan terdapat kemungkinan sekolah harus meninggalkan lokasi yang selama ini menjadi tempat belajar.

Baca Juga: Kasus Pencabulan Anak di Tanjungbalai Viral, Korban SD Tetap Ingin Sekolah Meski Trauma

Ketidakpastian tersebut tentu menjadi persoalan tersendiri bagi para siswa.

Mereka membutuhkan kepastian mengenai lokasi belajar, guru, serta keberlanjutan pendidikan apabila sekolah benar-benar terdampak proses eksekusi.

Persoalan ini berkaitan dengan sengketa lahan yang telah masuk dalam proses hukum.

Salah satu dasar yang disebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025 yang diterbitkan pada 30 Desember 2025.

Baca Juga: Kasus Pencabulan Anak di Tanjungbalai Viral, Korban SD Tetap Ingin Sekolah Meski Trauma

Adanya putusan tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran terhadap keberadaan sekolah di atas lahan yang menjadi objek perkara.

Jika proses eksekusi dilaksanakan, aktivitas pendidikan di lokasi tersebut berpotensi mengalami gangguan.

Situasi tersebut tidak hanya dirasakan siswa. Guru, karyawan sekolah, dan orang tua murid juga ikut menghadapi ketidakpastian.

Mereka tentu membutuhkan informasi mengenai apa yang akan terjadi terhadap sekolah apabila lahan harus dikosongkan.

Baca Juga: Program MBG Dievaluasi Total, BGN Ambil Langkah Strategis di Masa Libur Sekolah

Salah satu pertanyaan terbesar adalah apakah siswa akan mendapatkan tempat belajar baru.

Jika relokasi dilakukan, diperlukan persiapan yang tidak sederhana, mulai dari lokasi, fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, hingga administrasi sekolah.

Para siswa berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan sengketa lahan membuat pendidikan mereka berhenti.

Mereka meminta agar kepentingan anak-anak tetap menjadi pertimbangan dalam mencari penyelesaian.

Baca Juga: Program MBG Dievaluasi Total, BGN Ambil Langkah Strategis di Masa Libur Sekolah

Sekolah tersebut berada di lingkungan yang sebelumnya berkaitan dengan PT Asiatic Persada. Perusahaan tersebut kemudian dikenal sebagai PT Berkat Sawit Utama atau BSU.

Sengketa yang terjadi mempunyai persoalan hukum tersendiri.

Namun, keberadaan fasilitas pendidikan di area yang disengketakan membuat dampaknya menjadi lebih luas karena menyangkut masa depan anak-anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tanah tidak selalu berhenti pada hubungan antara pemilik, perusahaan, atau pihak yang berperkara.

Baca Juga: Sinar Mas Land Perkuat Komitmen ESG, Luncurkan Platform e-Learning Bina 441 Sekolah

Ketika terdapat sekolah di lokasi tersebut, keputusan hukum juga dapat berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas itu.

Para siswa tidak meminta ikut menentukan siapa yang berhak atas lahan. Mereka hanya menginginkan proses pendidikan tetap berjalan.

Permintaan tersebut menjadi alasan mereka menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat.

Dengan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo, para siswa berharap ada perhatian terhadap kondisi yang mereka hadapi.

Baca Juga: Prabowo Percepat Revitalisasi 71.744 Sekolah, Program Ini Diklaim Bisa Serap 1,1 Juta Pekerja

Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang tetap menghormati putusan hukum sekaligus melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Jika sekolah memang harus dipindahkan, proses tersebut idealnya dilakukan dengan persiapan agar siswa tidak kehilangan kesempatan belajar.

Relokasi juga membutuhkan kepastian mengenai fasilitas dan tenaga pendidik.

Jangan sampai perpindahan lokasi justru menimbulkan masalah baru bagi siswa dan orang tua.

Baca Juga: Prabowo Percepat Revitalisasi 71.744 Sekolah, Program Ini Diklaim Bisa Serap 1,1 Juta Pekerja

Di tengah persoalan tersebut, kegiatan belajar para siswa tetap menjadi perhatian utama.

Anak-anak yang duduk di bangku sekolah tidak seharusnya harus memahami persoalan hukum yang rumit untuk mendapatkan kepastian mengenai tempat belajar mereka.

Surat terbuka yang disampaikan para siswa menjadi bentuk keresahan yang sederhana tetapi penting.

Mereka menyampaikan bahwa sekolah memiliki arti besar dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Bahasa Prancis Mau Masuk Semua Sekolah? Instruksi Prabowo Picu Kritik dan Dinilai Bukan Prioritas

Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya pelajaran.

Di sana para siswa membangun pertemanan, berinteraksi dengan guru, mengikuti kegiatan, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Karena itu, ancaman terhadap keberadaan sekolah menimbulkan kekhawatiran yang nyata.

Ratusan siswa membutuhkan kepastian agar tidak harus menghadapi perubahan mendadak dalam perjalanan pendidikan mereka.

Baca Juga: Anak Sekolah Rakyat Ternyata Gemar Buku Horor, Ini Temuan Kepala Perpusnas

Penyelesaian sengketa lahan selanjutnya akan menjadi perhatian bagi para siswa dan orang tua.

Apapun keputusan yang diambil, mereka berharap terdapat solusi yang tidak mengorbankan keberlangsungan pendidikan.

Kisah 400 siswa di Batanghari ini sekaligus memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap persoalan hukum.

Di balik sengketa lahan, terdapat anak-anak yang hanya ingin tetap belajar dengan tenang.

Baca Juga: Arahan Prabowo: Pemerintah Percepat Hadirkan Perpustakaan Modern di Sekolah Rakyat

Kini, harapan para siswa tertuju kepada pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat.

Mereka ingin mendapatkan kepastian bahwa sekalipun persoalan lahannya belum selesai, masa depan pendidikan mereka tidak ikut terhenti.

***