Prabowo Bikin Geger? Pengamat Soroti Pidato Spontan dan Komunikasi Menteri yang Tak Sinkron

AKURAT BANTEN – Komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik ketidaksinkronan pesan di lingkungan kabinet.

Kebiasaan presiden menyampaikan pidato secara spontan juga dinilai memiliki risiko apabila tidak disertai dukungan data yang kuat dan pemilihan kata yang tepat.

Sorotan ini mengangkat persoalan penting dalam pemerintahan: bagaimana memastikan pesan presiden dan para menteri tetap sejalan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurut Jamiluddin, ego sektoral di lingkungan kabinet berpotensi membuat komunikasi antarkementerian berjalan sendiri-sendiri.

Akibatnya, pernyataan sejumlah pejabat dapat berbeda arah, salah memilih diksi, atau memicu polemik yang sebenarnya bisa dihindari melalui koordinasi yang lebih baik.

Dalam keterangannya pada Senin (19/10/2026), Jamiluddin menilai ketidaksinkronan narasi sudah terlihat sejak awal pemerintahan Prabowo.

"Di awal pemerintahan, terjadi banyak ketidaksinkronan narasi antar pembantu presiden. Beberapa menteri atau kepala lembaga sering melontarkan pernyataan yang tidak terkoordinasi (blunder) atau salah memilih diksi, yang akhirnya memicu polemik publik," kata Jamiluddin.

Kritik tersebut menjadi perhatian karena komunikasi pemerintah bukan sekadar persoalan menyampaikan pernyataan kepada media.

Setiap pesan yang keluar dari presiden, menteri, maupun kepala lembaga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan arah pemerintahan.

Baca Juga: Wendi Cagur Bikin Geger! Akun Medsos Diduga Dibatasi Usai Suarakan Karhutla, 5 Figur Publik Ikut Disorot

Pidato Spontan Prabowo Ikut Menjadi Sorotan

Selain menyoroti komunikasi para pembantu presiden, Jamiluddin juga mengkritik kebiasaan Prabowo Subianto menyampaikan pidato secara spontan, terkadang tanpa naskah.

Menurut dia, gaya berbicara yang spontan atau emosional berisiko menimbulkan penafsiran berbeda apabila pernyataan yang disampaikan tidak ditopang data statistik yang kuat.

Jamiluddin menilai pernyataan yang kurang terukur dapat menjadi bahan kritik dan dipelintir oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

"Akibat kebiasaan menyampaikan pidato secara spontan atau emosional tanpa skrip, beberapa pernyataan Prabowo terkadang dinilai kurang didukung data statistik yang solid. Pernyataan impulsif ini rentan disalahartikan atau digoreng oleh kelompok pengkritik," ujarnya.

Sorotan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan gaya komunikasi presiden.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pesan yang disampaikan kepala negara dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat, tanpa menimbulkan polemik akibat kurangnya konteks atau penjelasan.

Pidato spontan memang dapat menghadirkan kesan lugas dan dekat dengan audiens.

Namun, ketika membicarakan kebijakan publik, angka statistik, program pemerintah, atau persoalan strategis nasional, ketepatan informasi tetap menjadi hal penting.

Sebab, pernyataan seorang presiden memiliki bobot politik yang besar.

Kalimat yang disampaikan dalam sebuah pidato dapat menjadi perhatian luas, terutama ketika dipotong dan disebarkan melalui media sosial.

Tantangan komunikasi pemerintahan bukan sekadar membuat presiden dan para menteri banyak berbicara, melainkan memastikan setiap pernyataan memiliki dasar yang kuat, pesan yang selaras, dan penjelasan yang tidak menimbulkan kebingungan publik.

Baca Juga: 4 Bintang Real Madrid Bersinar Saat Hancurkan Sevilla 4-1, Mbappe Menggila dan Wonderkid Curi Perhatian

Ego Sektoral Kabinet Berpotensi Memicu Polemik

Persoalan ego sektoral menjadi salah satu poin penting dalam kritik Jamiluddin. Dalam pemerintahan, setiap kementerian memang memiliki tugas, kewenangan, dan prioritas masing-masing.

Namun, perbedaan tersebut perlu diimbangi koordinasi agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap konsisten.

Ketika satu pejabat menyampaikan suatu kebijakan dengan penjelasan tertentu, sementara pejabat lain memberikan keterangan yang berbeda, masyarakat dapat mempertanyakan mana informasi yang menjadi pegangan resmi pemerintah.

Situasi semacam ini juga berpotensi membuat substansi kebijakan tertutup oleh perdebatan mengenai pernyataan pejabat.

Alih-alih membahas manfaat dan pelaksanaan program, perhatian publik justru tersedot pada klarifikasi atau polemik yang muncul setelahnya.

Karena itu, koordinasi komunikasi antarkementerian menjadi kebutuhan penting.

Pemerintah perlu memastikan pejabat memahami substansi kebijakan yang disampaikan, menguasai data pendukung, serta mengetahui batas kewenangan masing-masing.

Langkah tersebut bukan berarti seluruh pejabat harus menggunakan kalimat yang sama.

Perbedaan penjelasan tetap dimungkinkan selama substansi, data, dan arah kebijakannya tidak saling bertentangan.

Baca Juga: Gaya Elegan Mahalini Berhijab Saat Tampil Konser di Banda Aceh Bikin Netizen Gagal Fokus

Mengapa Pernyataan Pejabat Bisa Berdampak Besar?

Di era media sosial, pernyataan pejabat pemerintah dapat menyebar dalam hitungan menit.

Potongan video, kutipan singkat, dan unggahan yang tidak menyertakan konteks lengkap bisa memicu perdebatan sebelum penjelasan resmi diberikan.

Dalam kondisi seperti itu, ketepatan diksi menjadi semakin penting. Pernyataan yang kurang jelas dapat menimbulkan beragam tafsir, sedangkan informasi yang tidak didukung data memudahkan munculnya pertanyaan dari masyarakat.

Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memberikan klarifikasi secara cepat tanpa menambah kebingungan.

Karena itu, komunikasi yang terencana perlu berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi dan kesiapan menjawab pertanyaan publik.

Kritik Jamiluddin memperlihatkan bahwa persoalan komunikasi politik dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo.

Bukan hanya isi kebijakan yang diperhatikan masyarakat, tetapi juga konsistensi pernyataan para pejabat yang menjelaskan kebijakan tersebut.

Meski demikian, penilaian terhadap efektivitas komunikasi pemerintah tetap perlu mempertimbangkan konteks setiap pernyataan, bukti pendukung, dan penjelasan dari pihak terkait.

Baca Juga: Disetujui Prabowo, Siswa Tak Bisa Otomatis Naik Kelas Mulai 2027/2028! Ini Aturan Barunya

Tantangan Prabowo Menyatukan Pesan Pemerintah

Bagi Prabowo Subianto, menjaga keselarasan komunikasi kabinet merupakan bagian penting dari kepemimpinan pemerintahan.

Presiden tidak hanya dituntut menyampaikan visi dan kebijakan, tetapi juga memastikan para pembantunya mampu menerjemahkan arah tersebut ke dalam informasi yang jelas dan konsisten.

Penguatan koordinasi sebelum pejabat memberikan pernyataan, pemeriksaan data, serta penunjukan juru bicara yang tepat untuk isu tertentu dapat membantu mengurangi risiko kesalahpahaman.

Di sisi lain, para menteri dan kepala lembaga perlu memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta dan kewenangannya.

Jika terjadi perbedaan keterangan, klarifikasi yang cepat dan terbuka dapat membantu mencegah polemik berkembang lebih jauh.

Pada akhirnya, kualitas komunikasi pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden dan para menterinya berbicara di hadapan publik.

Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh informasi yang akurat, memahami arah kebijakan, dan mendapatkan penjelasan yang konsisten.

Kritik Jamiluddin Ritonga pun menjadi pengingat bahwa komunikasi yang tidak terkoordinasi dapat menghadirkan tantangan bagi pemerintah.

Pidato spontan, pemilihan diksi, dan ego sektoral kabinet merupakan persoalan yang perlu dicermati agar pesan pemerintahan Prabowo tidak justru menimbulkan polemik yang mengaburkan substansi kebijakan.(**)