Indonesia Diminta Waspada Usai Pertemuan Trump-Xi Jinping di Beijing, Ada Apa?

AKURAT BANTEN - Pertemuan tingkat tinggi antara Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing semestinya menjadi penanda membaiknya hubungan Amerika Serikat dan China.

Namun yang muncul justru gambaran berbeda, yakni stabilitas dua kekuatan besar yang berpotensi mengorbankan kepentingan negara-negara menengah, termasuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Donald Trump meninggalkan Beijing dengan sejumlah pernyataan positif, tetapi tanpa hasil konkret yang signifikan.

Di sisi lain, Xi Jinping dinilai berhasil meraih beberapa keuntungan strategis. Reuters menyebut KTT tersebut menghasilkan 'stabilitas dan kebuntuan', sebuah reset diplomatik yang penuh simbol tetapi miskin hasil nyata.

Baca Juga: PTKIN Ciptakan Alat Deteksi Halal Portabel, Bisa 'Cium' Kandungan Babi dalam Makanan

Dalam pembicaraan tertutup, Xi disebut memperingatkan Trump bahwa kesalahan dalam menangani Taiwan bisa membawa hubungan kedua negara menuju konflik yang "berbahaya".

Trump sendiri memilih tidak memberikan komentar terbuka terkait isu tersebut setelah pertemuan berlangsung.

Pada kesempatan itu, Xi juga memperkenalkan istilah baru untuk menggambarkan hubungan AS-China, yakni "stabilitas strategis konstruktif," yang menggantikan istilah era Joe Biden, yaitu "persaingan strategis."

Perubahan istilah tersebut, yang menurut laporan diterima Trump secara prinsip, dinilai memiliki makna lebih besar daripada yang tampak di permukaan.

Baca Juga: Rupiah Terpuruk dan IHSG Ambles 4 Persen, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Bagi Indonesia, KTT ini memperlihatkan bahwa Washington dan Beijing kini tampak lebih fokus mengelola rivalitas mereka ketimbang benar-benar menyelesaikannya.

Pendekatan itu dilakukan dengan syarat yang menguntungkan kepentingan masing-masing pihak.

Risiko bagi Asia Tenggara adalah isu-isu kawasan, khususnya keamanan maritim dan sengketa Laut China Selatan, bisa menjadi prioritas kedua demi menjaga stabilitas hubungan dua negara adidaya tersebut.

Indonesia sejak lama berusaha menghindari posisi terjebak di tengah rivalitas China dan Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri Jakarta selama ini bertumpu pada prinsip otonomi strategis, sentralitas ASEAN, serta sikap nonblok.

Namun pendekatan penyeimbangan tersebut semakin sulit diterapkan ketika negara-negara besar mencoba meredakan ketegangan melalui diplomasi tingkat elit, sementara berbagai persoalan kawasan yang belum selesai justru dibiarkan tanpa solusi.

Sengketa Laut China Selatan menjadi contoh paling nyata.

Secara resmi, Indonesia menegaskan diri bukan sebagai negara pengklaim di Laut China Selatan.

Meski demikian, "garis sembilan titik" China bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Kondisi ini membuat Jakarta ikut terseret dalam sengketa bersama Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

***