Data Kependudukan Jadi Tulang Punggung Keamanan Keuangan Nasional, Tito Karnavian Ungkap Peran Kunci Dukcapil

Akurat Banten - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Menurut Tito, akurasi dan kelengkapan data Dukcapil menjadi fondasi penting dalam mendukung kebijakan negara, mulai dari sektor keuangan, penyaluran bantuan sosial, hingga pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bidang Pelaporan Tahun 2026 di Jakarta.

Forum nasional yang mengusung tema Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita itu digelar di Convention Hall Grand Hotel Sahid pada Rabu, 28 Januari 2026.

Dalam paparannya, Tito menyebut data kependudukan Indonesia yang dikelola Dukcapil sebagai salah satu basis data paling mutakhir di Tanah Air.

Baca Juga: Angin Kencang Disertai Hujan Lebat Rusak 28 Rumah Warga di Cibaliung Pandeglang

Ia menjelaskan bahwa sekitar 98 persen penduduk Indonesia telah terdata dan diperbarui secara rutin oleh jaringan Dukcapil di 514 kabupaten dan kota.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya, karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito.

Keunggulan lain dari data Dukcapil, lanjut Tito, terletak pada sistem biometrik yang mencakup sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian iris mata.

Teknologi tersebut membuat validasi identitas menjadi lebih akurat dan sulit dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini, data Dukcapil telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna dari berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah, perbankan, dan lembaga penegak hukum.

Pemanfaatan data ini terbukti memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Tito mencontohkan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan yang sudah tidak memenuhi kriteria.

Perbaikan tersebut tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga membantu menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.

Dalam situasi darurat seperti bencana alam, data kependudukan juga memainkan peran krusial dalam memastikan layanan tetap berjalan.

Tito menjelaskan bahwa meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui server Dukcapil.

“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.

Kemudahan verifikasi tersebut memungkinkan penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dilakukan dengan cepat dan tepat.

Baca Juga: Loker Raksasa Januari 2026: Garudafood Buka Banyak Posisi, Lulusan SMA Hingga S1 Langsung Daftar!

Di sektor keuangan, akses data Dukcapil dinilai sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, menekan risiko penipuan, dan mendukung transaksi digital.

Kemendagri juga terus mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital sebagai inovasi layanan publik berbasis teknologi.

Melalui digital ID atau IKD, proses pembukaan rekening bank dapat dipangkas secara signifikan.

“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” kata Tito.

Ia juga menyoroti kerja sama Kemendagri dengan PPATK yang telah terjalin lama dan terus berkembang.

Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK tercatat meningkat tajam hingga mencapai jutaan akses untuk keperluan analisis dan validasi transaksi keuangan.

Di tengah pesatnya digitalisasi, Tito mengingatkan pentingnya memperkuat keamanan siber sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Ia menilai serangan siber terhadap sektor energi, transportasi, dan keuangan berpotensi melumpuhkan negara tanpa perlu konflik fisik.

“Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkas Tito.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Hadir pula perwakilan dari BIN, Kejaksaan Agung, Polri, serta sejumlah lembaga strategis lainnya.***