921 Kasus Lingkungan Disorot KLH, Ratusan Perusahaan Kena Sanksi Berat

AKURAT BANTEN - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) menegaskan komitmennya untuk menindak tegas perusahaan maupun pelaku usaha yang terbukti merusak atau mencemari lingkungan. 

Upaya penegakan hukum, termasuk pidana, disiapkan bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Irjen Pol. Rizal Irawan menyebutkan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap 921 perusahaan dan pelaku kegiatan. 

Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan berbagai langkah.

Baca Juga: Tegas! KLH Segel Pabrik Aluminium Pencemar Udara di Cikarang, Ancaman Serius untuk Jabodetabek

"Dari 921 perusahaan dan pelaku kegiatan, sebanyak 845 perusahaan dijatuhi sanksi administratif, 16 perusahaan dilimpahkan ke instansi daerah, 18 perusahaan diselesaikan melalui sengketa lingkungan hidup, serta 39 perkara diproses melalui penegakan hukum pidana," ujar Irjen Pol. Rizal Irawan, Rabu (17/9/2025).

Selain itu, terdapat 12 perusahaan yang telah melakukan perbaikan dan 24 perusahaan dinyatakan taat saat pengawasan berlangsung.

Rizal menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari target kinerja lembaganya.

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup itu menambahkan, hingga kini tercatat 250 badan usaha telah diawasi ketaatannya terhadap sanksi administratif dari total 345 badan usaha yang ada.

Baca Juga: Deputi Gakkum KLH Serahkan Tersangka Pengelola TPA Ilegal Limo ke Kejari Depok

Menurut Rizal, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup bahkan melampaui target.

"Penerimaan negara bukan pajak dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup mencapai Rp175,7 miliar, melampaui target Rp92 miliar. Adapun penyerahan berkas perkara pidana ke Kejaksaan telah mencapai 13 perkara dari target 13 perkara," katanya.

Ia menekankan bahwa seluruh penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mematuhi aturan lingkungan hidup. 

Kata Rizal menuturkan bahwa Direktorat Gakkum LH akan menerapkan Multidoor Enforcement, yaitu penerapan sanksi administrasi, pidana, maupun perdata terhadap setiap usaha atau kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Baca Juga: KLH Prediksi Timbulan Sampah Program Makan Bergizi Gratis Capai 2.400 Ton Per Hari

"Seluruh penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib patuh terhadap ketentuan lingkungan hidup sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan," tegas Rizal Irawan.