Pemkab Cirebon Siapkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Infrastruktur Pertanian dan Dongkrak Produksi Padi

Akurat Banten - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Tahun ini, anggaran sebesar Rp19 miliar digelontorkan khusus untuk memperkuat infrastruktur pertanian dan menggenjot produktivitas padi di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Cirebon, Deni Nurcahya, menjelaskan bahwa total anggaran instansinya untuk tahun 2025 mencapai Rp59 miliar.

Dari jumlah itu, sekitar Rp40 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara Rp19 miliar difokuskan pada kegiatan yang langsung menyentuh sektor pertanian.

“Anggaran Rp59 miliar itu seluruh Dinas Pertanian, Rp40 miliar di antaranya untuk belanja pegawai, sisanya ada Rp19 miliar untuk mendukung kegiatan pertanian,” kata Deni.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan usaha tani, memperkuat jaringan irigasi perdesaan, memberikan bantuan pupuk bersubsidi, serta menjalankan program swakelola bersama kelompok tani di berbagai kecamatan.

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dinas Pertanian Cirebon juga mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian.

Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian (alsintan), sistem irigasi perpipaan, pengembangan jaringan usaha tani, hingga pembangunan sumur air tanah dalam yang akan menunjang kebutuhan air di lahan pertanian.

Menurut Deni, dukungan anggaran dan fasilitas akan semakin efektif jika dibarengi dengan pendampingan langsung kepada petani.

Baca Juga: Harga Gula Anjlok, Danantara Turun Tangan Gelontorkan Rp1,5 Triliun Bantu Petani

 Karena itu, pihaknya mengerahkan penyuluh di 40 kecamatan untuk memberikan bimbingan terkait pola tanam, pembukaan lahan baru, serta teknik budi daya yang lebih efisien.

“Pendampingan ini penting agar produktivitas padi dan komoditas lain tetap terjaga,” ujarnya.

Deni optimistis, kombinasi antara infrastruktur memadai, regulasi yang berpihak, dan pendampingan intensif akan membuat hasil panen petani Cirebon terus meningkat.

 Ia menambahkan, Pemkab Cirebon juga berupaya melindungi lahan produktif dari alih fungsi melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa 44 ribu hektare lahan akan dipertahankan khusus untuk pertanian padi.

Faktor harga pun tak luput dari perhatian. Deni menyambut baik penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram oleh Bulog.

Menurutnya, kebijakan ini memberi kepastian harga sekaligus memotivasi petani untuk meningkatkan produksi.

“Dengan harga yang terjamin, petani lebih semangat menggarap sawah karena peluang untungnya lebih besar,” ujarnya.

Baca Juga: Penyelidikan Masih Berlangsung atas Meninggalnya Pria yang Ditemukan Mengambang di Penjaringan

Berdasarkan data Dinas Pertanian Cirebon, saat ini terdapat sekitar 33 ribu kelompok tani yang membawahi lebih dari 72 ribu petani penggarap.

 Luas lahan sawah produktif di wilayah ini tercatat mencapai 51 ribu hektare lebih, yang menjadi tumpuan utama pasokan beras di daerah tersebut.

Dengan langkah strategis yang diambil, Pemkab Cirebon berharap mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu daerah lumbung padi di Jawa Barat, sekaligus memastikan petani lokal merasakan manfaat langsung dari berbagai program pembangunan yang dijalankan.***