Kontroversi Wamil untuk Anak Nakal: Solusi atau Jalan Pintas Pendidikan?

Akurat Banten - Program wajib militer (wamil) bagi anak bermasalah yang diusulkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan tajam dari Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan.

Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan semangat pedagogi yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan karakter peserta didik.

Cecep menilai bahwa anak yang bermasalah tidak bisa dipukul rata penanganannya, apalagi langsung diserahkan ke institusi seperti militer.

Baca Juga: Jokowi Naik Mobil Tak Bayar Pajak Rp6.368.400 saat Laporan Tudingan Ijazah Palsu

“TNI bukan obat untuk semua masalah,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan militeristik tidak selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan yang seharusnya memanusiakan anak sesuai dengan latar belakang dan kompleksitas persoalannya.

Meskipun ia mengapresiasi niat baik Dedi Mulyadi, Cecep menyarankan pendekatan yang lebih tepat yaitu pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), bukan wajib militer.

Konsep ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Baca Juga: Tak Perlu Cemas! Pemerintah Pastikan Sepeda Motor dan Batu Bara Bebas dari Cukai

PPBN memiliki pendekatan lebih mendidik dan tidak kaku seperti militer, serupa dengan kegiatan Resimen Mahasiswa (Menwa) di perguruan tinggi.

Program ini, menurut Cecep, akan lebih ideal jika diterapkan untuk semua siswa, bukan hanya yang dianggap nakal.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, mulai dari grand design, lokasi boarding school, hingga durasi dan metode pelaksanaan.

Program ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, guru, psikolog, pembina kerohanian, hingga tokoh masyarakat.

Baca Juga: May Day Membara: 11 Tuntutan Pekerja Indonesia Gemparkan Istana Negara di Hadapan Prabowo!

Cecep juga menyarankan agar program disertai kurikulum terpadu, dengan kegiatan dalam dan luar ruangan, seperti pelatihan lapangan di alam terbuka.

“Bukan hanya TNI, tetapi juga pendidik, tokoh agama, dan pembina kesiswaan harus turut serta,” tambahnya.

Pada akhirnya, Cecep menilai bahwa semangat membentuk karakter siswa harus tetap dalam koridor pendidikan yang inklusif, bukan represif.

Maka, solusi bagi siswa bermasalah bukanlah wamil, melainkan pembinaan berbasis nilai bela negara yang mendidik dan membangun karakter.***