12 Senpi di Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo Diduga Tak Berizin

AKURAT BANTEN - Mabes Polri melakukan pemeriksaan 12 senjata api (senpi) yang ditemukan penyidik KPK di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

"Sebanyak 12 senpi yang hasil penggeledahan KPK kemarin. Saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Baintelkam Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Polisi akan meneliti 12 senpi tersebut, apakah ada izin atau tidaknya terkait kepemilikan senpi tersebut.

Baca juga: Pemprov Banten Dinilai Gagal Sejahterakan Rakyat, Ini Respon Al Muktabar

"Akan diteliti dan dicocokkan dengan data Baintelkam Polri. Saat ini masih penyelidikan, yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri," terangnya. 

Dikatakan Ramadhan, pihaknya masih menelusuri apakah senjata api tersebut legal atau ilegal. Sementara untuk jenisnya secara keseluruhan adalah senjata api laras pendek.

"Data dari Baintelkam Polri, ini senjata milik siapa. Kemudian senjata ini peruntukannya apakah untuk membela diri atau koleksi, atau untuk berburu, itu ada di datanya Baintelkam Polri," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal temuan penyidik KPK terkait ditemukan senpi di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurutnya, bukan hal yang umum saat seorang menteri memiliki senpi di rumah dinas.

"Di rumah saya nggak ada. Rumah saya juga rumah dinas. Saya sudah 5 kali (punya) rumah dinas, (tapi) ndak ada senjata-senjata," kata Mahfud di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).

Baca juga: Viral! Pelaku Curanmor di Kabupaten Tangerang Gagal Beraksi, Kabur Diteriaki Maling

Kata Mahfud, pihaknya mendukung upaya penyelidikan legalitas atas senpi yang ditemukan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Lebih lanjut kata dia, jika memang tidak berizin maka proses hukum harus ditegakkan.

"Harus diselidiki, kalau itu senjata benar dan tanpa izin tanpa hak pengguna ya harus diproses hukum lagi," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa negara tidak boleh pandang bulu terhadap siapa pun yang bertindak ilegal. Sekali pun sosok tersebut adalah seorang menteri.

"Pokoknya hukum harus ditegakkan, kalau negara ini mau baik hukum harus memberi kepastian, harus memberi perlindungan," tandasnya.