Pemulihan Pascabencana di Tiga Provinsi Diproyeksikan Hingga Tiga Tahun Pemerintah Fokus Putus Isolasi Warga

Moehamad Dheny Permana | 19 Januari 2026, 06:47 WIB

Akurat Banten - Pemerintah memperkirakan proses pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak bisa dilakukan secara singkat karena kompleksitas kerusakan infrastruktur yang terjadi di berbagai sektor.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan paling cepat bisa dicapai dalam dua tahun, namun secara realistis perencanaan disusun hingga tiga tahun ke depan.

Menurut Dody, estimasi tersebut telah dimasukkan dalam proposal resmi yang diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar perencanaan lintas kementerian.

“Paling cepat 2 tahun itu paling cepat, tapi di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin 3 tahun,” ujar Dody.

Ia menjelaskan bahwa durasi pemulihan sangat dipengaruhi oleh jenis dan skala pekerjaan fisik yang harus dilakukan, terutama di sektor jalan, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air.

Dody menekankan bahwa tidak semua pekerjaan dapat dikebut karena sejumlah proyek membutuhkan tahapan teknis yang panjang demi menjaga keamanan dan keberlanjutan.

Ia mencontohkan pembangunan sabo dam dan cekdam yang harus dilakukan bertahap, penanganan ruas jalan Tarutung–Sibolga yang kompleks, hingga perbaikan Jalan Tol Lembah Anai yang diperkirakan memerlukan waktu satu sampai dua tahun.

“Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat selesai,” katanya.

Meski demikian, pemerintah menetapkan prioritas awal pada pemulihan akses agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dan wilayah terdampak tidak terisolasi.

“Pokoknya desa tidak boleh terisolir, itu dulu yang saya kejar,” ujar Dody menegaskan fokus awal pemerintah.

Berdasarkan pembaruan kondisi pada hari ke-52 pascabencana, Dody memastikan tidak ada lagi kabupaten atau kota yang terputus aksesnya dari jaringan jalan nasional.

Ia menyebutkan bahwa seluruh jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak kini telah berfungsi secara fungsional, meskipun sebagian masih bersifat sementara.

Tercatat sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional sempat terputus akibat bencana, namun saat ini seluruhnya sudah dapat dilalui kendaraan.

Tantangan terbesar justru masih berada di tingkat daerah karena banyak infrastruktur yang kewenangannya berada di pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan dan jembatan daerah yang masih putus,” ujar Dody.

Secara keseluruhan, infrastruktur daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit yang terdiri dari sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah.

Dari jumlah tersebut, jalan daerah yang sudah kembali berfungsi secara fungsional baru mencapai sekitar 72 persen.

Sementara itu, penanganan jembatan daerah masih sangat terbatas karena baru sekitar 12 persen yang berhasil dipulihkan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemulihan infrastruktur daerah secara bertahap agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah terdampak dapat kembali normal.***

#banjir #pemerintah