HEBOH! Wakil Kepala BGN Janjikan Rp5 Juta untuk Konten Viral, Ternyata Ini Fakta di Baliknya

AKURAT BANTEN — Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak menjadi pusat perbincangan panas setelah beredar kabar tentang janji insentif fantastis senilai Rp5 juta bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhasil menciptakan konten positif dan viral mengenai program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, BGN bergerak cepat.

Insentif yang disebut-sebut oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, tersebut ternyata hanyalah "candaan" di sela rapat.

Klarifikasi cepat ini menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan kembali menegaskan komitmen BGN pada transparansi anggaran.

Baca Juga: 'Nanti Saya Dimarahi': Menkeu Purbaya Tiba-Tiba 'Rem' Gaya Komunikasi 'Koboi'-nya, Mengapa?

Bukan Keputusan Resmi, Hanya Pelecut Kreativitas

Janji insentif Rp5 juta itu disampaikan Nanik S. Deyang dalam suasana santai di sela Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program MBG di Jakarta pada Senin (27/10).

Tujuannya? Membakar semangat pelaksana daerah agar lebih agresif dan kreatif dalam memerangi hoaks.

Baca Juga: VIRAL! Tendangan Heroik Bawa Maut: BULAN, Gagalkan Komplotan Curanmor Siang Bolong di Bogor, Hingga Motor Pelaku Disita Polisi!

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, segera angkat bicara.

"Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG," tegas Khairul Hidayati dalam keterangan resminya hari ini (28/10).

Hida, sapaan akrabnya, menekankan bahwa BGN sama sekali tidak memiliki kebijakan atau program yang memberikan imbalan berupa insentif pribadi.

Candaan tersebut murni sebagai dorongan agar Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) aktif membangun komunikasi publik yang sehat dan bertindak cepat sebagai garda terdepan dalam menangkal narasi keliru seputar program MBG.

Poin Penting Klarifikasi BGN:

• Insentif Rp5 Juta bukan keputusan resmi BGN.
• Itu murni candaan untuk memotivasi peserta.
• BGN tidak memiliki kebijakan pemberian insentif pribadi.
• Anggaran program tetap sesuai ketentuan dan mekanisme negara.

Baca Juga: VONIS KASUS ITE NIKITA MIRZANI: Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar, Lolos dari Jerat TPPU 11 Tahun Penjara!

Perang Konten Melawan Hoaks: BGN Tuntut Kecepatan dan Edukasi

Kontroversi insentif ini sejatinya lahir dari kegelisahan BGN terhadap lambatnya respons di lapangan. Nanik S. Deyang sebelumnya menyoroti bahwa BGN "tidak boleh kalah cepat dari hoaks" di media sosial.

"Saat ini banyak konten negatif karena respons yang diberikan oleh pelaksana daerah pun masih lemah. Setiap Kareg dan Korwil harus menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi akurat dan edukatif kepada publik," ujar Nanik pada Senin lalu.

Nanik berharap seluruh pelaksana tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu mengemas pesan gizi menjadi narasi yang menggerakkan dan membangun optimisme publik. Konten positif itu, menurutnya, adalah 'apresiasi pribadi' yang kemudian ia sebutkan sebagai insentif Rp5 juta.

Baca Juga: GEGER BAKSO BABI BANTUL: DMI Turun Tangan Pasang Spanduk Nonhalal, Konsumen Muslim Tertipu Puluhan Tahun!

Komitmen BGN: Transparansi dan Pertanggungjawaban

Terlepas dari candaan yang sempat menimbulkan riak, BGN memastikan bahwa transparansi adalah harga mati. Komunikasi publik dalam pelaksanaan MBG wajib didukung dan dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat hal ini, BGN telah melakukan pelatihan khusus pembuatan konten informasi yang kredibel bagi Kareg dan Korwil.

"Kami mengapresiasi semangat para Kepala SPPG dalam menyebarkan informasi positif tentang MBG dan BGN akan terus memastikan agar seluruh pesan publik berjalan sesuai koridor resmi dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Khairul Hidayati.

Dengan adanya klarifikasi ini, BGN berharap fokus publik kembali tertuju pada substansi dan manfaat Program Makan Bergizi Gratis, seraya mendorong pelaksana daerah untuk lebih kreatif dan berani tampil di media sosial, bukan karena insentif, melainkan karena komitmen pada pelayanan publik.