Freeport Serahkan 12 Persen Saham ke Indonesia, Investasi Pendidikan dan Kesehatan di Papua Siap Terwujud

Akurat Banten - Pemerintah Indonesia berhasil menambah porsi kepemilikan saham di Freeport McMoRan lebih besar dari target awal.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa Freeport menyetujui pelepasan 12 persen sahamnya tanpa biaya kepada Indonesia.

“Mereka sudah setuju untuk 12 persen,” ujar Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta.

Langkah ini muncul setelah Rosan melakukan pertemuan langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Kathleen Quirk selama kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Awalnya, pemerintah hanya membidik divestasi 10 persen, namun negosiasi yang intens membuahkan hasil lebih besar, yakni 12 persen.

“Dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen, 'free of charge',” tegas Rosan.

Selain peningkatan kepemilikan saham, Freeport juga berkomitmen membangun dua universitas dan dua rumah sakit di sekitar wilayah operasionalnya di Papua.

Rosan menambahkan, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga medis dan pendidikan di wilayah tersebut.

“Nanti dua rumah sakit dan dua universitas akan dibangun di sana, di Papua,” katanya.

Langkah divestasi ini menjadi syarat penting bagi Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang saat ini berlaku hingga 2041.

Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa IUPK dapat diperpanjang apabila perusahaan melakukan perjanjian jual beli saham baru minimal 10 persen kepada BUMN.

Dengan pencapaian ini, pemerintah menegaskan posisi strategisnya dalam pengelolaan sumber daya tambang nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan, sebagian divestasi saham juga akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua.

Skema ini dipastikan mulai berlaku pada 2041, saat perpanjangan IUPK resmi dijalankan.

Dengan demikian, kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen pada saat itu.

Baca Juga: Prabowo Geram! BUMN Harus Bersih dari Praktik Bagi Bonus Saat Negara Merugi

Rosan menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan sisi finansial, tetapi juga membawa dampak sosial signifikan melalui investasi pendidikan dan kesehatan di Papua.

Keputusan Freeport menyerahkan saham secara gratis dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Bahlil menekankan, pemerintah akan terus memantau implementasi proyek rumah sakit dan universitas agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal.

Kebijakan ini dianggap menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kualitas hidup di daerah operasional tambang.

Baca Juga: Masjid Jadi Garda Ekonomi Umat, Kemenag dan Baznas Luncurkan Skema Pinjaman Lunak Lawan Pinjol

Selain itu, peningkatan saham ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi bisnis internasional di sektor pertambangan.

Rosan mengungkapkan optimisme bahwa kerja sama ini dapat menjadi model kemitraan antara BUMN dan perusahaan multinasional yang saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan sumber daya alam strategis sambil mendorong pembangunan sosial-ekonomi di Papua.***