LPPD Provinsi Banten Soroti Kesenjangan Sosial, Desak Bupati Tangerang Tinjau Ulang Tunjangan Pegawai RSUD dan Bapenda

AKURAT BANTEN, TANGERANG – Lembaga Pemerhati Pembangunan Daerah (LPPD) Provinsi Banten menyoroti adanya kesenjangan sosial antara elite pejabat dan rakyat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Sorotan tajam diarahkan pada besarnya tunjangan pegawai di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan RSUD Kabupaten Tangerang.

Komeng Abdul Rohman, Ketua LPPD Banten, meminta Bupati Tangerang, H. Maesyal Rasyid, bersama DPRD Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan evaluasi.

Baca Juga: Tak Bisa Dibendung! Air Mata Haru Ruben Onsu Saat Pertama Kali Melihat Ka'bah, Ungkap Pengalaman Tak Terduga

Menurutnya, tunjangan tersebut justru melukai hati rakyat.

“Ia meminta Bupati dan DPRD agar segera mengevaluasi tunjangan pegawai di Bapenda dan RSUD Kabupaten Tangerang. Tunjangan tersebut dirasakan tidak adil dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat,” ujar Komeng, Senin (9/9/2025).

Ia menilai, di tengah kondisi ekonomi yang sulit yang masih menghimpit banyak warga, tambahan tunjangan bagi pegawai justru menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Baca Juga: Nino Fernandez Hamili Steffi Zamora, Hamil Duluan Padahal Belum Nikah? Ini Faktanya

“Banyak warga merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara, pegawai Bapenda dan RSUD selain menerima gaji juga mendapat tunjangan ekstra. Hal ini jelas memunculkan ketidakadilan,” jelas Komeng.

Lanjut Komeng, ia meminta agar dana tunjangan dialihkan untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat menengah ke bawah.

“Saya berharap, DPRD dan Bupati Tangerang dapat mengkaji ulang. Akan lebih bermanfaat jika anggaran tunjangan dialokasikan untuk bantuan pada rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Baca Juga: Cucu Ketua Yayasan Islamic Village Tangerang Meninggal saat Dampingi Pejabat Kunjungan ke Austria