Benteng Terakhir Sawah Produktif, Menteri ATR Tegaskan Tak Akan Biarkan Alih Fungsi Lahan Menggerus Ketahanan Pangan

Akurat Banten - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan sikap tegasnya terkait ancaman alih fungsi lahan pertanian yang terus menghantui.

Ia menekankan bahwa sawah produktif adalah fondasi utama ketahanan pangan bangsa, sementara tekanan pembangunan industri dan perumahan kerap mengincar lahan-lahan subur karena harganya lebih murah.

“Ketahanan pangan butuh sawah. Seumur hidup harus ada sawah. Tidak boleh digeser jadi apa pun,” tegas Nusron.

Menurutnya, tugas utama kementeriannya adalah menahan laju perubahan fungsi lahan agar tanah pertanian tidak berubah menjadi kawasan industri, perumahan, ataupun memicu konflik sosial baru.

Sawah yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), lanjut Nusron, menjadi kawasan yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan begitu saja.

Namun jika ada situasi terpaksa yang mengharuskan adanya penggantian lahan, pemerintah menetapkan aturan ketat.

Baca Juga: Buruh Banten Demo 28 Agustus ke Kantor Gubernur Banten, Tuntut Hak yang Selama Ini Dirampas, Apa?

“Kalau sawah menghasilkan 20 ribu ton dalam setahun, maka lahan penggantinya harus setara produktivitasnya, bukan sekadar sama luasnya,” jelasnya.

Pernyataan tersebut berangkat dari fakta mencemaskan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Data pada 2021 mencatat bahwa setiap tahun, Indonesia kehilangan sekitar 60.000 hingga 80.000 hektare lahan sawah akibat alih fungsi.

Jika tren ini dibiarkan, ketahanan pangan nasional dipastikan terancam.

“Pangan adalah kebutuhan pokok bangsa, dan sawah menjadi penopang utamanya. Jika sawah hilang, masa depan pangan kita juga ikut terancam,” ujar Nusron.

Ia pun mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keberlangsungan sawah produktif.

Hanya dengan kerja bersama, menurutnya, laju alih fungsi lahan bisa ditekan seminimal mungkin.

Dalam kesempatan sebelumnya, Nusron juga menyoroti penerapan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Kebijakan ini diyakini dapat menekan angka konversi sawah sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor pertanian.

Kehadiran LSD dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam memastikan ketersediaan lahan pangan di masa mendatang.

Nusron mengingatkan bahwa menjaga sawah sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa.

Baca Juga: Bukan di SSCASN? Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka di Link Ini, Yuk Segera Daftar daripada Jadi Pengangguran

“Kita tidak bisa hanya berpikir jangka pendek, karena pangan adalah kebutuhan abadi. Sawah harus dijaga dengan segala cara,” ucapnya.

Dengan sikap tegas ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kepentingan pembangunan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap pangan.

Melalui regulasi yang jelas, pengawasan ketat, serta partisipasi aktif seluruh elemen, Nusron optimistis Indonesia mampu melindungi lahan pertaniannya dari ancaman alih fungsi yang kian mengkhawatirkan.

Jika strategi ini berjalan konsisten, bukan hanya ketahanan pangan yang terjaga, tetapi juga keberlanjutan hidup petani, ekosistem desa, hingga stabilitas ekonomi nasional.***