Tak Lagi Gunakan Buku, Sekolah Rakyat Fasilitasi Ipad untuk Siswa dalam Pembelajaran

AKURAT BANTEN - Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin banyak dimanfaatkan untuk kegiatan termasuk pembelajaran di sekolah. 

Pemerintah pun turut serta dalam merencanakan berbagai strategi baru demi menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif.

Salah satu program pendidikan yang sedang disiapkan oleh pemerintah saat ini adalah Sekolah Rakyat.

Sebagai informasi bahwa sekolah rakyat dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Baca Juga: Catat Syaratnya! SPMB Kota Serang 2025 Mulai Juni di Tanggal Ini dariJenjang TK, SD dan SMP

Adapun program Sekolah Rakyat ini dikabarkan akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025 mendatang.

Target utama dari Sekolah Rakyat ini adalah anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk dalam desil 1 DTSEN.

Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bahwa Presiden meminta Sekolah Rakyat mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. 

Semua kebutuhan sekolah seperti seragam dan alat keperluan sekolah akan disiapkan secara gratis oleh pemerintah.

Baca Juga: Pemerintah Coret Sebagian KPM! Cek Bansos PKH Sekarang, Pastikan Masih Terdaftar untuk Dapatkan Penyaluran

Tak hanya itu, Pemerintah merencanakan program pembelajaran di Sekolah Rakyat ini menggunakan Ipad.

Artinya dalam Sekolah Rakyat siswa akan menggunakan perangkat digital dan sistem pendidikan berbasis teknologi. 

Pendidikan yang lebih modern diyakini mampu memberikan kesempatan baru bagi anak dari keluarga kurang mampu. 

Program pembelajaran Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada akademik, melainkan juga pendidikan karakter bangsa, keagamaan hingga keterampilan profesional agar siswa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. 

Baca Juga: BSU 2025 Siap Dicairkan! Para Pekerja Terima Bantuan Hingga Rp300 Ribu, Simak Cara Cek Penerima di Sini!

Pada tahap awal, pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di 65 titik di seluruh Indonesia. 

Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten menjadi prioritas awal karena mengacu pada angka kemiskinan yang cukup tinggi.***