Kabupaten Pandeglang Tempati Posisi ke-4 Wilayah Paling Rawan Politik SARA

AKURAT BANTEN - Kabupaten Pandeglang masuk daftar 20 daerah yang rawan politisasi SARA, pada perhelatan Pemilu 2024.

Selain Pandeglang, ke-20 daerah tersebut adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor dan Kabupaten Malaka.

Selain itu, Kabupaten Mappi, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi dan Kota Sabulussalam.

Baca juga: Wartawan Akurat Banten Ikuti Pelatihan CC Promedia Daring

Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Pandeglang, Iman Ruhmawan membenarkan, bahwa dari 20 kabupaten yang menjadi faktor penyebab tingginya kerawanan politisasi SARA, Kabupaten Pandeglang, masuk salah satu daerah yang dinilai rawan itu.

"Hal ini karena sebelumnya, sempat ditemukannya 2 spanduk yang memuat narasi sara saat massa kampanye pada pemilu serentak 2019 lalu," kata Iman, kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Menurutnya, jika merujuk ke Indek Kerawanan Pemilu (IKP), bahwa dimasa kampanye pada pemilu serentak tahun 2019, pernah beredar dihampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, 2 spanduk yang dipasang oleh Relawan Sayang Banten.

"Satu spanduk ini memunculkan sosok pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, dan satu lagi memunculkan sosok Prabowo Subianto," ungkapnya.

Baca juga: Kuasa Hukum Pabrik PT Pelita Enamelware Industry Laporkan Buruh Mogok Kerja ke Polisi

Dijelaskan Iman, dalam 2 spanduk yang terpasang saat masa kampanye pemilu serentak tahun 2019, memuat narasi fitnah, kebenaran dan profil dari pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis 20 Kabupaten atau Kota yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi politisasi SARA pada Pemilu 2024.

Kabupaten Pandeglang menempati urutan keempat yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi politisasi SARA pada Pemilu 2024.