Komisi Reformasi Polri Ungkap Banyaknya Masalah Internal, Soroti Intervensi Politik hingga Krisis Kepercayaan Publik

AKURAT BANTEN - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, membeberkan rangkaian temuan awal komisi setelah membuka ruang masukan publik sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jimly menyebut persoalan di tubuh kepolisian bukan hanya rumit, tetapi juga berlapis-lapis sehingga membutuhkan langkah pembenahan yang lebih mendasar dan sistematis.

Komisi yang baru beberapa minggu bekerja ini kini berada dalam fase pemetaan masalah. Jimly menyebut tahap tersebut sebagai “belanja masalah”, yakni menginventarisasi keluhan, analisis, serta masukan dari publik dan para pemangku kepentingan sebelum masuk ke tahap perumusan kebijakan.

Baca Juga: Jakarta Terancam Tenggelam! Tanggul Pantai Mutiara Sudah :Sejajar' Laut, Warga Elit Hingga Nelayan Histeris

“Jadi sekarang kita masih belanja masalah, jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” ujar Jimly pada Kamis, 13 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa masukan publik sangat menentukan arah kerja komisi. Salah satu aspirasi penting datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dikomandoi Sinta Nuriah, menyoroti kebutuhan reformasi etik dan transparansi di seluruh tingkatan kepolisian. Menurut Jimly, suara publik adalah fondasi untuk merumuskan perbaikan yang nyata, bukan sekadar kosmetik.

Baca Juga: TEROBOSAN MENSOS! Lansia dan Disabilitas Dapat Jatah 'Makan Bergizi Gratis' dari Pemerintah Prabowo, Anggaran Rp15 Ribu per Porsi!

Selain itu, Jimly menilai bahwa problem Polri tidak semata-mata bersumber dari internal. Intervensi eksternal seperti kepentingan politik dan bisnis disebut sebagai faktor besar yang kerap mengganggu profesionalitas aparat. Ia menegaskan bahwa kepolisian sebagai institusi penegak hukum harus terjaga dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan praktis.

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” kata Jimly.

“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” lanjutnya.

Baca Juga: Kadin Indonesia Genjot Transformasi 10 Juta UMKM Lewat Program Kampung Digital di Tangsel

Di sisi lain, krisis kepercayaan publik masih menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi Polri. Meski kepolisian telah menangani berbagai tugas, mulai dari keamanan, penindakan hukum, hingga layanan sosial, sebagian masyarakat tetap merasa belum yakin terhadap konsistensi dan integritas aparat.

Anggota komisi, Otto Hasibuan, menyoroti jurang antara kinerja Polri dan persepsi masyarakat. Ia menilai kesenjangan tersebut harus menjadi fokus utama pembenahan struktural.

Baca Juga: Geger Manokwari! Istri Pegawai Pajak Ditemukan Tewas Mengenaskan, Dikubur di Septic Tank Rumah Kosong, Ini Motifnya

“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” ujar Otto.

“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari,” imbuhnya.

Ke depan, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyiapkan agenda kerja tiga bulan. Bulan pertama difokuskan pada pengumpulan persoalan, bulan kedua diarahkan pada penyusunan opsi kebijakan, dan bulan ketiga diakhiri dengan perumusan laporan kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden.

Baca Juga: Hendra Kurniawan BATAL Dipecat Padahal Bantu Ferdy Sambo, Begini Perjalanannya

Jimly menegaskan bahwa komisi akan bekerja dengan pendekatan terbuka dan mengedepankan kepentingan publik, demi menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab akar persoalan institusi kepolisian, bukan hanya memperbaiki gejala permukaannya.***