Bantuan Beras Resmi Digulirkan Lagi: Komitmen Presiden Prabowo Redam Inflasi dan Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Akurat Banten - Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan pangan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa per 4 Juli 2025, surat penugasan resmi telah dikeluarkan kepada Perum Bulog untuk mendistribusikan bantuan tersebut.

"Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat," ujar Arief.

Penugasan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 dan menyasar 18.277.083 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan, dengan alokasi selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.

Baca Juga: Ledakan Dahsyat Tabung Gas di Apartemen City Park Cengkareng, Satu Orang Terluka dan Ruangan Rusak Parah!

Menariknya, penyaluran ini dilakukan secara one shoot atau satu kali pengiriman, untuk mempercepat dampak ekonominya.

Program bantuan ini sempat tertunda karena menunggu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan.

Hal tersebut juga menjadi masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar ke depannya proses penugasan lebih tertata secara administratif.

Tak hanya sekadar surat penugasan, Bapanas juga menerbitkan tiga keputusan penting, yaitu Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025.

Beleid ini mengatur secara rinci petunjuk teknis, jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta daftar penerima bantuan periode Juni dan Juli 2025.

Baca Juga: Jangan Tertipu Gelar! Nikita Mirzani Ingatkan Bahaya Skincare dari Dokter Abal-abal

Data penerima bantuan diperoleh dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

 Jika dalam penyaluran ada penggantian penerima, pemerintah sudah menyiapkan data cadangan hingga 4 juta orang tambahan.

Dalam distribusinya, Bapanas dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah serta unsur TNI-Polri untuk memastikan distribusi berjalan lancar di seluruh wilayah, mengingat setiap daerah memiliki tantangan logistik yang berbeda.

Arief menegaskan bahwa program ini sejalan dengan semangat keberlanjutan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Harapannya, bantuan ini tak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga meredam inflasi dan menggairahkan ekonomi nasional.

Baca Juga: Menko Polkam Sebut Pemerintah Telah Lakukan Pengungkapan Kasus Narkoba Terbesar di Indonesia

Efektivitas bantuan ini telah terbukti pada periode 2023–2024. Saat inflasi beras melonjak hingga 5,61% di September 2023, bantuan pangan berhasil menurunkannya ke 0,48% di akhir tahun.

Begitu juga di 2024, saat inflasi beras mencapai 5,32% di Februari, bantuan selama 9 bulan berhasil meredamnya hingga hanya 0,1% di Desember.

Kini, dengan inflasi beras kembali naik ke 1% pada Juni 2025, pemerintah menilai waktu peluncuran bantuan ini sangat strategis.

"Ini langkah intervensi yang tepat terhadap volatilitas harga beras nasional," pungkas Arief.

Dengan dimulainya penyaluran pada Juli 2025, pemerintah berharap efek positif serupa kembali terjadi, baik dalam menjaga daya beli masyarakat maupun memperkuat stabilitas ekonomi nasional.***