Wakil Ketua DPRD Banten Minta Maaf Soal Memo ‘Titipan’ Siswa SMA di Cilegon: Ngaku Tak Tahu Ada Stempel Dan Foto!

AKURAT BANTEN – Publik Banten dihebohkan dengan beredarnya sebuah memo yang memuat tanda tangan dan foto Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo. Memo ini disebut-sebut sebagai "surat titipan" siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon. Namun, Budi Prajogo kini memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Budi menjelaskan bahwa memo kontroversial tersebut sebenarnya dibuat oleh stafnya di lingkungan DPRD Banten.

Ia mengaku hanya diminta untuk menandatangani surat tersebut dengan alasan untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu.

Baca Juga: Secarik Memo Titipan SPMB, Pimpinan DPRD Banten Sukses Hancurkan Citra Lembaganya

"Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakukan. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja," kata Budi,Sabtu (28/6).

Budi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjalin komunikasi langsung dengan pihak sekolah, apalagi melakukan intervensi dalam proses seleksi penerimaan murid baru.

“Adapun diterima atau tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun,” ungkapnya.

Diketahui, siswa yang dimaksud dalam memo tersebut pada akhirnya tidak lolos seleksi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

Baca Juga: PKS Sanksi Wakil Ketua DPRD Banten SP1, Setelah Bikin Malu Titip Memo SPMB

Ia tergeser oleh peserta lain melalui jalur domisili dan penilaian rapor, menunjukkan bahwa pihak sekolah tetap berpegang pada mekanisme seleksi yang berlaku.

Meskipun menyebut tindakannya sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu siswa yang kesulitan, Budi Prajogo mengakui bahwa apa yang terjadi merupakan kekeliruan besar dan berujung pada kegaduhan publik.

“Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini,” katanya, menunjukkan penyesalan. “Ini menjadi pelajaran berharga bagi saya ke depan,” ujar Budi, berharap insiden ini tidak terulang.

Kasus memo "titipan" ini kembali menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri, serta perlunya kehati-hatian bagi pejabat publik dalam memberikan dukungan atau rekomendasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif atau mengintervensi sistem yang berlaku(**)